Bandung, 11 Juni 2026 – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait penguatan kolaborasi sertifikasi halal pada sektor hotel dan restoran di Kota Bandung. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi Jaminan Produk Halal serta memperluas pemahaman pelaku usaha di sektor jasa makanan dan minuman.

Audiensi tersebut membahas berbagai strategi penguatan sertifikasi halal di industri perhotelan dan restoran, termasuk peningkatan literasi halal, kesiapan pelaku usaha, serta peluang kolaborasi dalam mendukung implementasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Sinergi ini dinilai penting mengingat sektor hospitality memiliki peran strategis dalam mendukung ekosistem halal, khususnya di daerah tujuan wisata seperti Kota Bandung.

Balai PJPH Jawa Barat dalam kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dengan asosiasi usaha seperti PHRI dalam mempercepat proses sertifikasi halal. Pendekatan berbasis kemitraan dinilai dapat membantu memperluas jangkauan edukasi sekaligus mempermudah pelaku usaha dalam memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal.

“Kolaborasi dengan PHRI menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi sertifikasi halal di sektor hotel dan restoran. Kami berharap pelaku usaha semakin siap dan memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga nilai tambah dalam meningkatkan kepercayaan konsumen,” demikian disampaikan perwakilan Balai PJPH Provinsi Jawa Barat dalam audiensi tersebut.

PHRI menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai bahwa penguatan kerja sama dengan BPJPH Jawa Barat dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan standar layanan, khususnya terkait jaminan kehalalan produk makanan dan minuman yang disajikan kepada konsumen.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara BPJPH Jawa Barat dan PHRI dalam mendukung percepatan sertifikasi halal di sektor hotel dan restoran. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem halal yang lebih kuat, profesional, dan berdaya saing di Jawa Barat.

Bandung, 5 Juni 2026 – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Jawa Barat menghadiri kegiatan “Rhythm & Recipes Consumer Experience 2026” yang diselenggarakan oleh Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) di 23 Paskal Shopping Center, Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi wadah promosi produk pangan sekaligus ruang kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan industri pangan yang berkualitas dan berdaya saing.

Kehadiran Balai PJPH Provinsi Jawa Barat pada kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan produk halal di tengah meningkatnya konsumsi dan distribusi produk pangan global. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga memperoleh kesempatan untuk mengenal beragam produk pangan internasional serta memahami aspek keamanan, mutu, dan kehalalan produk yang beredar di pasar.

Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat, H. Imam Mutawwakkil, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem halal memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri pangan, pelaku usaha, lembaga pemerintah, dan mitra internasional.

“Perkembangan industri pangan yang semakin dinamis menuntut adanya penguatan literasi halal di masyarakat. Kolaborasi seperti ini menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya jaminan produk halal sekaligus memperluas sinergi dalam mendukung pengembangan industri halal,” ujarnya.

Kegiatan Rhythm & Recipes Consumer Experience 2026 menghadirkan berbagai rangkaian acara yang memperkenalkan produk pangan dan budaya kuliner Korea kepada masyarakat. Selain menjadi sarana promosi produk, kegiatan ini juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung pertumbuhan sektor pangan yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Balai PJPH Provinsi Jawa Barat berharap dapat terus memperkuat peran edukasi halal kepada masyarakat serta mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya memilih dan mengonsumsi produk yang terjamin kualitas dan kehalalannya.

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan mitra internasional diharapkan mampu mendukung terwujudnya ekosistem halal yang semakin kuat, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu pusat pengembangan industri halal di Indonesia.

Bandung, 2 Juni 2026 – Upaya penguatan ekosistem halal di Kabupaten Bandung terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komitmen tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Pembangunan Ekosistem Halal Kabupaten Bandung yang diselenggarakan pada Selasa (2/6), sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) dan kesiapan menghadapi Wajib Halal Oktober 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakieb, bersama perwakilan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan ekosistem halal di Kabupaten Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, Balai PJPH Provinsi Jawa Barat menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal, mulai dari peningkatan literasi halal, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, hingga penguatan pendampingan kepada UMKM.

Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakieb, menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem halal merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung pelaksanaan regulasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal.

“Ekosistem halal yang kuat akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan halal dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.

Selain membahas implementasi Jaminan Produk Halal, kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung percepatan sertifikasi halal. Melalui sinergi yang terbangun, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi standar halal dan meningkatkan daya saing produknya di pasar yang lebih luas.

Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat, H. Imam Mutawwakkil, S.Ag., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekosistem halal membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mempercepat penyebarluasan informasi, layanan sertifikasi halal, serta pembinaan kepada pelaku usaha.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pihak, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Imam Mutawwakkil.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antara Balai PJPH Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung pengembangan ekosistem halal. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal.

Bandung, 25 Mei 2026 – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Jawa Barat menggelar audiensi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung serta Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait sosialisasi sertifikasi halal pada sektor perhotelan. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha perhotelan menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.

Balai PJPH Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Ketua Tim Kemitraan, Anggi Meliana Devi, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas literasi halal serta mendorong implementasi sertifikasi halal di sektor jasa, khususnya perhotelan.

Dalam audiensi tersebut, para pihak membahas berbagai strategi sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha hotel, termasuk peluang sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan sektor perhotelan dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus memperkuat daya saing industri pariwisata.

Anggi Meliana Devi menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perhotelan.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi industri menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Dengan persiapan yang baik, sektor perhotelan dapat lebih siap menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026 sekaligus meningkatkan nilai tambah layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Disbudpar Kota Bandung dan PHRI menyambut baik inisiatif sosialisasi yang dilakukan. Kedua pihak menilai bahwa penguatan pemahaman mengenai sertifikasi halal dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sektor pariwisata, khususnya di Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan Balai PJPH Provinsi Jawa Barat, diharapkan implementasi sertifikasi halal pada sektor perhotelan dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem halal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan perhotelan.