Bandung, 28 April 2026 – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat upaya pembangunan ekosistem halal melalui partisipasi dalam kegiatan Analisis Penguatan Sertifikasi Halal di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan DPR RI Komisi VIII–X dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas langkah percepatan sertifikasi halal di Jawa Barat, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026. Melalui diskusi dan analisis bersama, para peserta membahas tantangan, peluang, serta strategi penguatan layanan halal bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa penguatan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun global.
“Ekosistem halal yang kuat membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, hingga pelaku usaha. Dengan sinergi yang terbangun, percepatan sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan penguatan pendampingan bagi pelaku UMKM agar lebih siap memenuhi standar sertifikasi halal. Jawa Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri dan UMKM nasional dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daerah unggulan dalam pengembangan industri halal Indonesia.
Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, BPJPH Provinsi Jawa Barat optimistis implementasi sertifikasi halal di daerah dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri halal yang berkelanjutan.
