Tangerang, 22 April 2026 – Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat, Imam Mutawwakkil, hadir sebagai narasumber dalam High Level Meeting TPID Kabupaten Tangerang yang digelar pada Rabu, 22 April 2026, bertempat di Lemo Hotel Serpong. Kegiatan ini mengusung tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Keamanan Pangan Serta Menjaga Stabilitas Harga Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah" dan diikuti oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan stakeholder di sektor pangan.
Acara ini menjadi momen penting untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan, kesiapan produsen menghadapi wajib halal Oktober 2026, serta upaya memperkuat kolaborasi antar stakeholder. Diskusi ini juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan produsen untuk menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Imam Mutawwakkil menekankan bahwa kolaborasi yang baik adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan.
“Sinergi antar stakeholder menjadi kunci agar kebijakan terpadu dapat terlaksana dengan efektif, terutama dalam memastikan produk pangan halal yang stabil, aman, dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keterlibatan semua pihak diperlukan agar produk halal yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar dan tersertifikasi.
Pertemuan ini juga membahas tantangan yang dihadapi produsen dalam menghadapi regulasi wajib halal yang akan berlaku mulai Oktober 2026. Imam Mutawwakkil menjelaskan bahwa edukasi dan dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait sangat penting agar produsen dapat menyesuaikan proses produksi, memenuhi persyaratan sertifikasi, dan menjaga kualitas produk.
Selain itu, diskusi difokuskan pada upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi, sehingga harga pangan tetap stabil, pasokan tetap aman, dan produk halal yang beredar di masyarakat berkualitas tinggi.
Imam Mutawwakkil juga menekankan bahwa sinergi ini tidak hanya bermanfaat bagi produsen dan konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan produk halal yang tersertifikasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap kualitas pangan, sementara produsen memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.
Dalam penutupannya, Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk terus memperkuat kerja sama dan kolaborasi. Langkah-langkah konkrit ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan halal, memastikan pelaksanaan sertifikasi halal berjalan lancar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.
Dengan adanya audiensi dan sinergi yang kuat antar stakeholder, BPJPH Provinsi Jawa Barat optimistis bahwa implementasi kebijakan halal dapat berjalan efektif. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekosistem halal yang tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga berdaya saing tinggi, mendukung kepercayaan konsumen, serta meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.
