Kabupaten Cirebon, 29 April 2026 – Upaya penguatan ekosistem halal di daerah terus diperluas melalui kolaborasi antara Komisi VIII DPR RI, BPJPH RI, dan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan serap aspirasi dan konsultasi sertifikasi halal di Kabupaten Cirebon.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam mendorong pembangunan ekosistem halal yang terintegrasi, mulai dari penguatan literasi halal hingga percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Antusiasme masyarakat dan pelaku usaha terlihat dari tingginya partisipasi peserta dalam sesi konsultasi dan diskusi terkait implementasi sertifikasi halal.
Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menekankan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi menjelang implementasi Wajib Halal Oktober 2026, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci utama dalam memperkuat ekosistem halal di Kabupaten Cirebon. Melalui sinergi tersebut, pelaku usaha diharapkan semakin siap dalam memenuhi standar halal serta mampu menghadirkan produk yang aman, berkualitas, dan terpercaya bagi masyarakat.
Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun industri halal yang berkelanjutan. Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal berbasis UMKM yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Dengan penguatan ekosistem halal yang terus dilakukan, diharapkan UMKM di Kabupaten Cirebon mampu naik kelas, lebih kompetitif, serta semakin dipercaya masyarakat melalui kepastian sertifikasi halal pada produknya.
