Ciamis, 24 April 2026 – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal di Kabupaten Ciamis secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, pendamping proses produk halal, hingga stakeholder terkait pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan koordinasi program dan percepatan penerapan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

BPJPH Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pembangunan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga menjadi strategi penguatan daya saing daerah melalui pengembangan sektor ekonomi berbasis halal. Kabupaten Ciamis dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan UMKM halal dan sektor pariwisata halal di Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, peserta mendapatkan pemaparan terkait kesiapan implementasi kebijakan WHO 2026, penguatan peran stakeholder daerah, serta strategi percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Selain itu, koordinasi ini juga menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembangunan ekosistem halal yang terintegrasi di tingkat daerah.

Melalui kolaborasi lintas sektor, BPJPH Jawa Barat berharap implementasi sertifikasi halal dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha, khususnya UMKM. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen BPJPH Provinsi Jawa Barat dalam mendukung kesiapan daerah menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait, pembangunan ekosistem halal di Kabupaten Ciamis diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Bandung, 23 April 2026 – BPJPH Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Warung Nasi Ibu Imas, salah satu tempat makan ikonik di Kota Bandung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Saeful Falah, S.T., M.Kom., Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai PJPH Jawa Barat, beserta tim, dengan tujuan memberikan pendampingan teknis dan edukatif kepada pelaku usaha dalam penerapan standar halal yang berlaku.

Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi jaminan produk halal. Fokus kegiatan mencakup penguatan pemahaman dan implementasi standar halal dalam setiap tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengelolaan proses produksi, hingga penyajian produk. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan konsisten memenuhi standar SJPH, sehingga menjamin keamanan dan kehalalan bagi konsumen.

Dalam kunjungan langsung ke lokasi produksi, tim BPJPH memberikan arahan terkait persiapan bahan baku, pengolahan, hingga pengendalian proses produksi agar sesuai dengan ketentuan halal. Pendekatan ini bersifat edukatif dan teknis, sehingga pelaku usaha dapat memahami dengan jelas setiap langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar SJPH secara menyeluruh.

Selain aspek produksi, tim BPJPH juga memberikan bimbingan terkait penyajian makanan, termasuk tata cara penyimpanan dan penyajian agar tetap higienis dan sesuai prinsip halal. Dengan pembinaan ini, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan konsistensi produk halal serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk.

Saeful Falah menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi BPJPH untuk memastikan seluruh pelaku usaha mampu menerapkan sistem jaminan produk halal secara efektif.

“Pembinaan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait SJPH, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga penyajian, sehingga produk yang dihasilkan aman, halal, dan berkualitas,” ujarnya.

Kegiatan pembinaan di Warung Nasi Ibu Imas juga menjadi contoh praktik langsung bagaimana penerapan SJPH dapat diterapkan di usaha kuliner skala lokal. Tim BPJPH memberikan pendampingan personal sehingga setiap langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dipraktikkan dan dikoreksi secara langsung.

Melalui kegiatan ini, BPJPH Provinsi Jawa Barat berharap Warung Nasi Ibu Imas dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lain dalam menerapkan SJPH secara konsisten. Implementasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekosistem halal di Kota Bandung, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal yang beredar di wilayah tersebut.

Dengan adanya pembinaan langsung ini, BPJPH menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaku usaha agar siap menghadapi regulasi Wajib Halal Oktober 2026, memastikan produk halal yang dihasilkan berkualitas tinggi, aman, dan dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional. Kolaborasi ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam membangun industri halal yang berkelanjutan di Jawa Barat.

Tangerang selatan, 23 April 2026 – Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat, H. Imam Mutawwakkil, S.Ag., M.Si., bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, H. Ahmad Rifaudin, S.Ag., M.Pd., melakukan pertemuan koordinasi strategis di Kantor Kemenag Kota Tangerang Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal di wilayah Tangerang Selatan, sekaligus membahas strategi percepatan proses sertifikasi halal di daerah tersebut.

Kegiatan koordinasi ini dihadiri pula oleh pengawas JPH Kota Tangerang Selatan dan jajaran pendamping yang berperan dalam edukasi masyarakat terkait halal. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya sinergi antara pengawas dan pendamping agar implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pertemuan juga membahas peran pengawas JPH yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran ekosistem halal di tingkat daerah. Imam Mutawwakkil menekankan bahwa pengawasan yang aktif dan konsisten akan memberikan dasar yang kuat bagi pelaku usaha untuk menyiapkan produk mereka agar sesuai dengan standar halal yang berlaku.

Selain itu, koordinasi ini menyoroti peran penyuluh agama yang menjadi pendamping masyarakat, terutama dalam memberikan edukasi dan bimbingan terkait sertifikasi halal. Penyuluh diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi, persyaratan dokumen, serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi halal.

Imam Mutawwakkil menjelaskan,

“Koordinasi ini sangat penting untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Tangerang Selatan. Dengan sinergi antara pengawas JPH dan penyuluh agama, pelaku usaha dapat lebih mudah menyiapkan produknya sesuai standar, sekaligus mendukung ekosistem halal yang berkelanjutan.”

Pertemuan juga membahas strategi percepatan sertifikasi halal, termasuk identifikasi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan khusus dan penyusunan rencana kerja bersama antara BPJPH dan Kemenag Kota Tangerang Selatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses sertifikasi dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, menjelang diberlakukannya Wajib Halal pada Oktober 2026.

Selain fokus pada sertifikasi halal, kedua pihak juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan industri halal di daerah. Ekosistem halal yang kuat tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal.

Dengan adanya koordinasi ini, BPJPH Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kemenag Kota Tangerang Selatan optimistis bahwa penguatan ekosistem halal di Tangerang Selatan dapat berjalan efektif. Kolaborasi yang terstruktur diharapkan mampu mempercepat proses sertifikasi, mendukung pelaku usaha, dan mewujudkan ekosistem halal yang berkualitas dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Tangerang, 22 April 2026 – Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat, Imam Mutawwakkil, hadir sebagai narasumber dalam High Level Meeting TPID Kabupaten Tangerang yang digelar pada Rabu, 22 April 2026, bertempat di Lemo Hotel Serpong. Kegiatan ini mengusung tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Keamanan Pangan Serta Menjaga Stabilitas Harga Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah" dan diikuti oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan stakeholder di sektor pangan.

Acara ini menjadi momen penting untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan, kesiapan produsen menghadapi wajib halal Oktober 2026, serta upaya memperkuat kolaborasi antar stakeholder. Diskusi ini juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan produsen untuk menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Imam Mutawwakkil menekankan bahwa kolaborasi yang baik adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

“Sinergi antar stakeholder menjadi kunci agar kebijakan terpadu dapat terlaksana dengan efektif, terutama dalam memastikan produk pangan halal yang stabil, aman, dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan semua pihak diperlukan agar produk halal yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar dan tersertifikasi.

Pertemuan ini juga membahas tantangan yang dihadapi produsen dalam menghadapi regulasi wajib halal yang akan berlaku mulai Oktober 2026. Imam Mutawwakkil menjelaskan bahwa edukasi dan dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait sangat penting agar produsen dapat menyesuaikan proses produksi, memenuhi persyaratan sertifikasi, dan menjaga kualitas produk.

Selain itu, diskusi difokuskan pada upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi, sehingga harga pangan tetap stabil, pasokan tetap aman, dan produk halal yang beredar di masyarakat berkualitas tinggi.

Imam Mutawwakkil juga menekankan bahwa sinergi ini tidak hanya bermanfaat bagi produsen dan konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan produk halal yang tersertifikasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap kualitas pangan, sementara produsen memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dalam penutupannya, Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk terus memperkuat kerja sama dan kolaborasi. Langkah-langkah konkrit ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan halal, memastikan pelaksanaan sertifikasi halal berjalan lancar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya audiensi dan sinergi yang kuat antar stakeholder, BPJPH Provinsi Jawa Barat optimistis bahwa implementasi kebijakan halal dapat berjalan efektif. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekosistem halal yang tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga berdaya saing tinggi, mendukung kepercayaan konsumen, serta meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.