Bandung, 18 Mei 2026 – Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi program terkait implementasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan ekosistem halal di Jawa Barat.
Audiensi membahas berbagai program yang memiliki keterkaitan erat antara kedua lembaga, khususnya dalam penguatan pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), percepatan sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU), serta pengawasan produk halal yang beredar di masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, DKPP Provinsi Jawa Barat memaparkan data UMKM binaan yang telah memiliki sertifikat halal maupun yang masih dalam proses pengajuan. Selain itu, DKPP juga mengajukan permohonan data RPH di seluruh Jawa Barat untuk memetakan tingkat kepatuhan terhadap standar halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Kepala Balai PJPH Provinsi Jawa Barat, H. Imam Mutawwakkil, S.Ag., M.Si., menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga dalam memastikan penerapan standar halal berjalan selaras dengan aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
“Penguatan ekosistem halal tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang kuat antarinstansi agar implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dapat berjalan optimal, termasuk dalam memastikan kepatuhan RPH dan RPU terhadap standar halal dan NKV,” ujarnya.
Audiensi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya masih ditemukannya praktik pemotongan hewan tanpa melalui rumah potong yang memenuhi standar halal dan NKV, terutama di lingkungan pasar tradisional. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk ditindaklanjuti melalui penguatan pembinaan, edukasi, dan pengawasan.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat fungsional DKPP Provinsi Jawa Barat, di antaranya Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Muda, serta dokter hewan. Diskusi berlangsung secara interaktif melalui pemaparan data, pembahasan teknis, dan identifikasi hambatan regulasi yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Melalui audiensi ini, Balai PJPH Provinsi Jawa Barat dan DKPP Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan halal nasional. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap standar halal dan NKV, memperkuat kualitas produk pangan, serta mendukung terwujudnya ekosistem halal yang berkelanjutan di Jawa Barat.
