Bandung – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat di kantor Disparbud Jabar,
Jalan R.E. Martadinata No. 209, Cihapit, Bandung Wetan, Senin (2/2).
Audiensi ini digelar sebagai langkah memperluas sinergi dalam pengembangan ekosistem halal di sektor pariwisata. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Balai BPJPH Jawa Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha, serta jajaran staf. Sementara dari pihak Disparbud, hadir Kepala Bidang Ekonomi Kreatif beserta jajarannya.
Diskusi dalam pertemuan tersebut difokuskan pada upaya mengintegrasikan aspek jaminan produk halal ke dalam pengembangan pariwisata daerah, khususnya pada sektor ekonomi kreatif dan kuliner yang menjadi bagian penting dari destinasi wisata. BPJPH Jawa Barat menekankan perlunya dukungan lintas sektor dalam mempermudah akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, sehingga produk dan layanan yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang ditetapkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Kepala Balai BPJPH Provinsi Jawa Barat, H. Imam Mutawakkil, menyampaikan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam penguatan ekosistem halal di daerah.
“Integrasi jaminan produk halal dalam sektor pariwisata bukan hanya menjadi nilai tambah, tetapi juga kebutuhan untuk menjawab tren wisata ramah muslim yang terus berkembang. Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi unggulan dalam industri pariwisata halal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan Disparbud menjadi langkah strategis dalam menghadirkan layanan wisata yang lebih inklusif.
“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengakses sertifikasi halal, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata di Jawa Barat,” tambahnya.
Pihak Disparbud Provinsi Jawa Barat menyambut baik inisiatif kolaborasi yang diinisiasi oleh BPJPH Jawa Barat sebagai bagian dari upaya penguatan sektor pariwisata yang adaptif dan berdaya saing. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparbud Jawa Barat menyampaikan bahwa integrasi aspek halal dalam pengembangan pariwisata merupakan langkah yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.
“Penguatan ekosistem halal di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan memberikan nilai tambah yang signifikan, tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata Jawa Barat, khususnya bagi wisatawan muslim,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan kesiapan Disparbud untuk bersinergi dalam implementasi program-program kolaboratif.
“Kami siap mendukung fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar mampu memenuhi standar halal, sehingga tercipta ekosistem wisata yang lebih inklusif dan kompetitif,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak merumuskan arah kolaborasi ke depan melalui pengembangan konsep wisata ramah muslim di sejumlah titik destinasi wisata di Jawa Barat. Inisiatif ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim melalui ketersediaan produk dan layanan yang terjamin kehalalannya.
BPJPH Jawa Barat dan Disparbud Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui sinergi ini, diharapkan terbentuk ekosistem pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
