Bandung, 4 Maret 2026 — BPJPH Provinsi Jawa Barat melaksanakan audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 4 Maret 2026, bertempat di Kantor DPMDes Provinsi
Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi program Jaminan Produk Halal (JPH) hingga ke tingkat desa.
Audiensi ini difokuskan pada penguatan koordinasi dalam mendorong fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi kolaboratif untuk mengoptimalkan peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis halal.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah perluasan akses layanan sertifikasi halal melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi. DPMDes diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi UMKM di wilayah desa serta mendorong pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara lebih efektif.
Kepala Balai BPJPH Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah desa menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan halal. “Kolaborasi dengan DPMDes menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitasi sertifikasi halal dapat menjangkau pelaku usaha hingga ke tingkat desa, sehingga manfaatnya dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, BPJPH Provinsi Jawa Barat dan DPMDes Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat ekosistem halal secara menyeluruh. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendorong percepatan sertifikasi halal yang lebih merata serta mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 secara optimal.
